Home | Looking for something? Sign In | New here? Sign Up | Log out

Sabtu, 28 Mei 2011

contoh program kerja calon walikota

/ On : 10.09/ Thank you for visiting my small blog here.
PROGRAM KERJA
CALON WALIKOTA LANGSA PERIODE 2012 – 2017
Disampaikan oleh :
Drs. SYAIFUDDIN.H.AMIN.SE.MM

-------BERSAMA INI SAYA SAMPAIKAN PEMIKIRAN TERHADAP PROGRAM KERJA APABILA SAYA BERHASIL TERPILIH MENJADI WALIKOTA LANGSA PERIODE 2012-2017 SEBAGAI KONSEKUENSI DARI VISI DAN MISI YANG TELAH SAYA URAIKAN DIATAS ANTARA LAIN SEBAGAI BERIKUT :
I. PEMERINTAHAN :

A. PEMERINTAHAN UMUM :

Program kerja kami dalam bidang pemerintahan umum meliputi :

1. Mengefektifkan fungsi Kepala Desa ( Geusyik ) dan Kepala Mukim.
2. Meningkatkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

B. PEMERINTAHAN KOTA :

Bidang tugas yang menjadi titik fokus program kerja kami untuk masa bakti 2012 – 2017 dalam bidang pemerintahan Kota Langsa meliputi ;

1. Urusan Rumah Tangga ;
2. Perwakilan Rakyat ;
3. Pembinaan Sumber Daya Aparatur, untuk lebih berdaya guna dan berhasil guna ;
4. Penyelenggaraan Pemerintah Desa ;
5. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan
6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengawasan dan hasil pemeriksaan, untuk menghindari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) ;


Lebih lanjut ke enam bidang tugas tersebut di atas dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. URUSAN RUMAH TANGGA :

 Menggali dan memamfaatkan sumber – sumber PAD melalui reformasi Pajak, Restribusi, Penerimaan Dinas dan penerimaan-penerimaan lainnya, serta mengupayakan peningkatan sumbangan pihak ketiga, seperti pengusaha perkebunan sawit, pengusaha HPH dan sumber-sumber lainnya;

 Meningkatkan kemampuan apartur Tingkat II melalui tugas belajar, latihan, dan pendidikan (perjenjangan dan teknis), reorientasi dan revitalisasi organisasi dan tata kerja dinas dan Sekretariat Daerah berdasarkan pengembangan wilayah;

 Untuk menghadapi kompleksitas permasalahan pemerintahan pada masa yang akan datang diupayakan berfungsi MUSPIDA plus.

2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA :

 Meningkatkan peran serta aktif DPRK melalui perbaikan konsultasi dan koordinasi eksekutif dengan legislative, studi banding (sesuai kemampuan APBK), pendampingan Tim Pansus untuk monitoring ( penataan Pelaksanaan Pemerintah, Pembangunan dan kemasyarakatan)

 Mengupayakan perbaikan insentif pimpinan dan Anggota DPRK dan mantan Anggota Dewan sesuai kemampuan APBK.

3. PEMBINAAN SUMBER DAYA APARATUR :

 Merekrut dan menempatkan secara selektif dan objektif Aparatur sesuai dengan keahlian dengan meniadakan unsure KKN (Kolusi. Korupsi dan Nepotisme) ;

 Mensosialisasikan analisis dan deskripsi tugas (jabatan) untuk menghindari terjadinya tumpang tindih tugas, dan ditujukan untuk percepatan pencapaian tujuan ;

 Meningkatkan penyediaan saran dan prasarana kerja aparatur administrasi pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan ;

 Untuk mendapatkan hasil yang efektif dan optimal dari manajemen kepegawaian daerah, mutasi pegawai /pejabat penting akan dikonsultasi dan meminta pertimbangan dari pimpinan dan anggota DPRK.

4. MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN KOTA ;

 Memperdayakan kembali peran serta kepala mukim dalam rangka mendukung pelangsanaan pemerintahan wilayah Desa sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PERPU No.3 tahun 2005 & Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan PILKADA serta QANUN No.2 tahun 2004 yang telah direvisi tahun 2005 ;

 Menyediakan dan meningkatkan dana penyelenggaraan administrasi pendataan dan Pemerintahan Desa ;


 Memberdayakan aparatur pemerintahan Desa (Kades, Sekdes, LKMD, dan LMD).

5. PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

 Perolehan PAD Kota Langsa cukup rendah dibandingkan dengan kebutuhan belanja rutin dan pembangunan (sumbangan PAD dalam penerimaan pembangunan daerah relatif masih kecil). Untuk itu diupayakan program intensifikasi dan ekstensifikasi dengan mereformasi mekanisme kerja dan menggali sumber-sumber PAD baru, terutama dengan berlakunya UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Restribusi Daerah ;

 Mengupayakan perimbangan keuangan Daerah Tingkat I dan Kabupaten Kota secara adil dan proporsional dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi yang berkembang ditengah-tengah masyarakat.

6. PENINGKATAN PENGAWASAN DAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN :

 Meningkatkan peran dan fungsi aparatur pengawasan fungsional melalui penataran itwilprop dan BPKP ;

 Menindak lanjuti hasil temuan dari pemeriksaan dengan berlandaskan pada penegakan hokum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

 Memperbaiki sarana dan fasilitas kerja aparatur pengawasan.

II. BIDANG PEMBANGUNAN :

A. PEMBANGUNAN DAERAH :

Arah, tujuan, sasaran dan strategi serta kebijakan pembangunan daerah akan disesuaikan dengan situasi, kondisi dan potensi pendukung pelaksanaa pembangunan dengan meperhatikan kebutuhan dan prioritas pembangunan serta anspirasi masyarakat. Program- program pembangunan yang kami tawarkan antara lain :

 Mengembangkan suasana yang membangkitkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan.

 Mendorong pertumbungan ekonomi daerah, terutama untuk mampu keluar dari krisis ekonomi dengan mengembangkan potensi daerah serta memberdayakan ekonomi yang berbasis kerakyatan.

 Mewujudkan pemerataan pembangunan antar sektor, antar wilayah dan antar kecamatan.

 Melanjutkan pembangunan sosila ekonomi seperti bidang pendidikan, koperasi, kependudukan, lapangan kerja, pembangunan daerah terisolir dan lain-lain.

B. PEMBANGUNAN SEKTORAL :

1. Industri :

 Memacu pertumbuhan industri daerah untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja di daerah dengan menumpukan pada industri – industri kecil dan menengah.

 Mengembangkan agro industry untuk menunjang pemasaran hasil pertanian / perkebunan rakyat.

2. Pertanian :

 Memelihari kelestarian swasembada pangan terutama beras, yang diiringi dengan peningkatan produksi dan produktifitas (hasil persatuan luas) berbagai komuditas pangan lainnya.

 Meningkatkan dan memperluas areal dan produksi buah-buahan dan sayur-sayuran tradisional milik masyarakat dengan mengusahakan bantuan modal kerja bagi pengembangan dan pembinaannya dalam rangka memacu kesejahteraan petani.


 Meningkatkan pendapatan petani dan memperluas kesempatan kerja melalui pengaturan pola tanam, divesifikasi usaha tani dan menumbuhkan skala usaha tani yang layak secara ekonomi.

 Mengkaji peluang investasi disektor pangan strategis yang berpengaruh terhadap laju inflasi menjadi produk pangan prospektif dan efesien dari segala pemasarannya.


 Manangani secara khusus desa-desa miskin melalui pengembangan komoditas pertanian yang menguntungkan dan mampu memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat miskin.

 Menangani lahan-lahan dengan tanaman penghijau yang bernilai ganda bagi petani, melalui penerapan tri-mitra perkebunan meliputi komoditas,usaha tani dan wilayah usaha tani perkebunan terpadu.


 Mengembangkan sektor pertanian (Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan) secara terpadu secara berorientasi Agri Bisni dan Agro Industri dalam rangka meningkatkan devisi sektor non migas.

 Menerapkan dan memantapkan instrument pembangunan pertanian berupa intensifikasi dan rehabilitasi dalam pengembangan sektor pertanian, sekaligus dapat memberdayakan masyarakat petani yang sangat potensial di dalam wilayah kecamatan.

3. Pengairan :

 Mengembangkan pemanfaatan air dan sumber-sumbernya dengan perencanaan teknis yang teratur agar areal sawah dapat diairi secara maksimal.

 Meingkatkan debit air untuk mengatasi kekurangan air persawahan / pertanian selama ini.

4. Perdagangan, Koperasi, Usaha Daerah dan Keuangan Daerah :

a. Perdagangan :

 Memperbaiki efesiensi distribusi sembako (Sembilan bahan pokok) dan bahan-bahan strategis lainnya untuk menjamin kelancaran arus barang dengan harga yang mampi dijangkau masyarakat.

 Memacu peningkatan pedagangan / pemasaran luar negeri yang dibarengi dengan perbaikan daya saing usaha.

 Membantu pemasaran barang-barang masyarakat (industry kecil)

 Mengembangkan kemampuan pedagang golongan ekonomi lemah terutama pengusaha local dan memberikan prioritas bagi sumber-sumber pekerjaan dari pemerintah kepada pengusaha local.

b. Koperasi :

 Memberikan perhatian yang lebih serius bagi pengembangan kelembagaan dan manajemen koperasi hingga mampu bersaing dalam pasar Daerah dan Nasional.

 Mengutamakan keterlibatan secara insentif BUMN / BUMD dan swasta dalam pemberdayaan koperasi dan pengusaha kecil dan menengah melalui program kemitraan.

 Mengdukung perluasan kesempatan usaha dan fasilitas permodalan bagi koperasi.

c. Usaha :

 Mengupayakan agar pelaku-pelaku ekonomi (BUMN, Koperasi dan swasta ) berkembang secara seimbang, saling membantu dan tidak saling mematikan.

d. Keuangan :

 Mengupayakan agar belanja pembangunan dapa lebih ditingkatkan berbarengan dengan pembelanjaan biaya rutin.

 Memberikan tumpuan yang lebih serius dalam peningkatan penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dan Penerimaan sumber lainnya dalam rangka membantu meningkatkan penerimaan daerah.

5. Transportasi :

 Membuka trak jalan baru ke daerah-daerah terisolir dan memperbaiki jalan-jalan yang sudah ada dengan konstruksi dan inovasi tehnik terbaru yang lebih ekonomis dan efisien serta teruji kwalinsitasnya di dan ke sentral produksi pertanian, perikanan, dan kelautan /ASDP.

 Membenahi jalan-jalan dalam kawasan dan menuju ibukota Langsa sebagai pusat pemerintahan yang ditetapkan nantinya bersama DPRK dengan menampung/menerima anspirasi dari segenap komponen masyarakat guna mempercepat pembangunan saran dan prasarana.

6. Pertambangan :

 Menertibkan dan mendayagunakan pertambangan galian c dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan kepentingan kesejahteraan masyarakat.

 Mendayagunakan potensi dan hasil pertambangan untuk mendukung peningkatan PAD ( Pendapatan Asli Daerah).

 Memperkuat pelaksanaan PERDA bagi menjaga berlakunya tata ruang daerah dan mewujudkan pertambangan yang berwawasan lingkungan.

7. Kehutanan :

 Memanfaatkan lahan kritis untuk Hutan Tanaman Industri (HTI) untuk memacu pengembangan ekonomi daerah dan memperbaiki fungsi hutan dan air bagi kehidupan masyarakat.

 Menginvestasikan lahan-lahan sekitar hutan dan kawasan lindung bagi kesejahteraan rakyat, serta mencegah illegal loging.

 Membina dan mengendalikan peladang berpindah dan perambah hutan demi menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup.

 Melaksanakan reboisasi hutan darat / pantai untuk menjaga kelestarian hutan.

8. Tenaga Kerja :

 Memperluas penyerapan tenaga kerja dalam berbagai sektor pembangunan, terutama industry, pertanian dan perdagangan.

 Mengupayakan dan mendayagunakan Balai Latihan Kerja dan lembaga-lembaga.

 Pendidikan dan latihan di daerah untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja.

 Mengkoordinir lembaga-lembaga pendidikan (SMU dan SMK serta Akademi Perguruan Tinggi) dalam menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja (link and match).

 Menyiapkan tenaga kerja daerah untuk mengisi lowongan kerja diluar negeri melalui lembaga / asosiasi pengiriman tenaga kerja yang bertanggung jawab.

 Melakukan rekrutmen, pembinaan dan penerimaan / penempatan pegawai Negeri yang selektif bekerjasama dengan Perguruan Tinggi yang ada serta penempatan personil berdasarkan keahliannya (The Right Man On The Right Place) sebagai wujud reformasi dibidang SDM.

9. Pariwisata dan Telekomunikasi :

 Menginventarisasikan dan mengidentifikasikan serta mempromosikan potensi alam yang dapat dikembangkan sebagai objek wisata, disamping meningkat dan mengembangkan objek-objek yang telah ada, secara islami dan berbudaya.

 Memanfaatkan wadah kerjasama pariwisata dan lembaga-lembaga kajian pariwisata untuk mengembangkan kepariwisataan daerah.

 Peningkatan dan pengembangann jaringan telekomunikasi / pos serta pengadaan prasaran dan sarana pos diseluruh Kecamatan dan peningkatan frekwensi radio PEMKO juga mempermudah penambahan jaringan radio amatir swasta.

10. Pembangunan Daerah Bawahan :

 Mengembangkan kota-kota terutama ibukota yang disepakati bersama nantinya sebagai pusat pelayanan jasa, produksi, distribusi dan pintu gerbang atau simpul transportasi bagi derah pemukiman dan daerah produksi sekitarnya melalui penyediaan air bersih, dan penerapan system pembangunan prasarana kota terpadu.

 Menyesuaikan pembangunan desa dengan perkembangan berbagai bidang pembangunan dan kehidupan masyarakat, dengan memberdayakan LKMD, ekonomi desa serta membenahi infrastruktur dipedesaan.

 Mempercepat akselerasi pertumbuhan desa tertinggal agar dapat mandiri dan sejajar dengan desa maju lainnya serta peningkatan prasarana dan sarana pemukiman penduduk.

 Pengadaan pembangunan perumahan bagi masyarakat yang tidak mampu serta yang mengalami musibah akibat force mayure (keadaan memaksa)




11. Agama :

 Pertama dan utama segera melaksanakan syariat Islam sesuai dengan komitmen di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, berdasarkan UU No.44 tahun 1999 dan Qanun pendukungnya di Kota Langsa dan memaksimalkan tugas dan fungsi Mahkamah Syariah.

 Memfungsikan meunasah dan masjid sebagai pusat informasi dan pemecahan masaalah pembangan dan kemasyarakatan.

 Mengupayakan insentif kepada Tengku imum Meunasah, Imum Masjid, Pengelola Pasantren dan Pengurus Lembaga Keagamaan untuk meningkatkan motivasi dan kesejahteraan sekaligus untuk mendukung pelaksanaan syariat Islam.

 Memberantas segala bentuk kemaksiatan dengan usaha bersama yang intensif dan melibatkan seluruh perangkat Pemerintah Kota dan komponen masyarakat, serta lembaga-lembaga MUI, LAKA, tokoh informal dan aparat keamanan, yang di dukung oleh Peraturan Daerah dan Qanun yang tegas.

 Mensosialisasikan dan menfasilitasikan pembukaan sekolah Diniyah bagi peserta didik sekolah dasar (umum).

 Memperkuat wadah remaja masjid dan meningkatkan peran remaja masjid dalam membentuk generasi muda muslim yang berakhlakul karimah.

12. Pendidikan, Generasi Muda, Olahraga dan kebudayaan :

a. Pendidikan :
 Meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah melalui perbaikan rasio guru murid dan perbaikan sarana / prasarana pendidikan.

 Mengadopsi muatan local terutama yang berkaitan dengan keistimewaan Aceh dan pelaksanaan syariat Islam.

 Menyupayakan perbaikan pendapatan dan kesejahteraan (intensif khusus) bagi guru-guru di daerah (desa) terpencil.

 Mengadakan pusat-pusat pendidikan unggulan untuk mempersiapkan generasi muda dalam menghadapi persaingan global, baik di tingkat local maupun nasional.

 Memajukan pendidikan dengan meningkatkan penyediaan sarana sekolah-sekolah yang adan dan membuat sekolah-sekolah unggulan / percontohan disetiap kecamatan.

b. Generasi Muda/ i :

 Meningkatkan upaya pembinaan dan peranan generasi muda/i dalam pembangunan melalui pemberian kesempatan yang lebih besar dalam berbagai kegiatan sosial dan bisnis.

 Mengadakan pelatihan bagi pemuda/i penganggur dan putus sekolah dalam berbagai keterampilan / keahlian sehingga mampu bersaing dalam lapangan kerja yang ada.

 Mengadakan suatu pusat kegiatan generasi muda/i dengan membangun gedung pemuda/i sebagai tempat terhimpunnya seluruh wadah generasi muda/i dapat menyalurkan bakat dan kreatifitas dalam bentuk kegiatan-kegiatan positif dan bermanfaat bagi pribadinya, keluarga dan masyarakat.

c. Olah Raga dan Kebudayaan :

 Mengupayakan 1 unit gedung olahraga (centre sport) yang refresentatif bagi pengembangan olahraga.

 Membina para calon atlit berbakat dan atlit berprestasi, serta membenahi sarana dan prasarana olahraga

 Mengembangkan dan menggali nilai-nilai budaya asli dengan memanfaatkan LAKA di berbagai tingkat, disamping memelihara Cagar Budaya yang sudah ada dan memberdayakan peran lembaga-lembaga adat dan menata kembali ornament Aceh yang telah hilang.

13. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Kependudukan dan Keluarga Sejahtera :

a. Kesehatan :

 Mengupayakan Pembangunan Rumah Sakit Umum yang memadai serta pengadaan / peningkatan dan rehabilitasi saran dan prasarana PUSKESMAS sehingga peningkatan pelayanan dan kualitas kesehatan masyarakat dari segala aspek medis dapat tercapai.

 Meningkatkan pengadaan tenaga kesehatan di berbagai pusat palayanan kesehatan penduduk.

 Menganggulangi penyakit berbahaya (menular) dan mengurangi angka kematian ibu dan angkat kematian bayi

b. Kesejahteraan Sosial :

 Memberdayakan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial dalam penanganan masaalah fakir miskin, yatim piatu, bencana alam dan kegiatan sosial lainnya.

 Menyiapkan hamba Allah yang kurang beruntung dengan berbagai keterampilan mengakses dan memamfaatkan upaya-upaya pembangunan di segala sektor untuk meningkatkan taraf hidupnya.

 Memanfaatkan lembaga dan dana BAZIS bagi permberdayaan ekonomi masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan penduduk.

 Mendukung peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan sosial bagi panyandang cacar dan pembinaan tuna sosial.


c. Peranan Wanita :

 Meningkatkan peranan wanita dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi meraka dalam membangun sesuai dengan harkat dan kodratnya.

d. Kependudukan :

 Meningkatkan peranan keluarga sejahtera untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yang lebih sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi.

14. Hokum :

 Merevitalisasi hokum adat dan agama yang menunjang pembangunan hokum nasional dan pembangunan.

 Memberikan layanan advokasi bagi pelaku-pelak ekonomi rakyat untuk pemberdayaan ekonomi.

15. Keamanan dan Ketertiban :

 Meningkatkan keterlibatan organisasi kepemudaan, tokoh-tokoh masyarakat dalam lembaga swadaya masyarakat dalam pembangunan keamanan dan ketertiban dalam rangka pembinaan sosial politik kemasyarakatn seperti pembinaan PARPOL baik local maupun Nasional serta pemberdayaan penyelenggaraan PEMILU / PILKADA.

 Menyupayakan terciptanya rasa aman dan rasa tentram bagi seluruh anggota masyarakat, berbangsa dan bernegara.

16. System Informasi dan Statistik :

 Meningkatkan pemberdayaan system informasi dan statistik dalam perumusan perencanaan pembangunan.

 Melakukan pendataan potensi dan kubutuhan pembangunan desa melalui penelitian yang dapat diaplikasikan oleh PEMKO.

17. System Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan :

 Meningkatkan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antar kecamatan dan antar pedesaan.

 Meningkatkan pengawasan fungsional dan menindak lanjuti setiap hasil pemeriksaan.

III. BIDANG KEMASYARAKATAN :

1. Mengidentifikasi permasaalah dan peluang-peluang pengembangan kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik.

2. Meningkatkan kesadaran politik masyarakat dengan lebih transparan, demokratis dan kontitusional.

3. Memperkokoh ekonomi daerah yang ditunjang oleh kemampuan masyarakat untuk mobilisasi dan memanfaatkan seumber-sumber kekayaan ekonomi atas dasar kemampuan sendiri sehingga lebih terjamin pemerataan persediaan kebutuhan pokok bagi masyarakat.














-----------Demikianlah program kerja ini untuk lima tahun mendatang kami perbuat dengan sebenarnya yang sudah barang tentu lebih banyak kekuranganya dari pada kelebihannya dan atas segala kekurangannya kami sudah siap menunggu kritik dan saran dari semua pihak lebih sempurnanya Program Kerja ini dan kepada Allah lah akhirnya kami memohon petunjuk serta kekuatan dan perlindungan-Nya untuk dapat kami jalankan Program Kerja ini sebagai Calon Walikota untuk periode 2012 – 2016 (Insya Allah), karena sesuai dengan firman-Nya : Maha suci Allah dan ditangan-Nya lah kekuasaan atas segal sesuatu dan kepada-Nya lah kita semua pasti akan kembali, Surat Yasin ayat 83.

-----------Amin Ya Rabbal Alamin, Wabillahi Taufiq Walhidayah.----------------------------

LANGSA,01 JANUARI 2010.
Calon Walikota Langsa,


( D)


fffff

Relate Posts



0 komentar:

Poskan Komentar

>