Home | Looking for something? Sign In | New here? Sign Up | Log out

Senin, 25 April 2011

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN DANA PINJAMAN BERGULIR OLEH UPK-BKM

/ On : 17.54/ Thank you for visiting my small blog here.
STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGELOLAAN DANA PINJAMAN BERGULIR
OLEH UPK-BKM

I. Latar Belakang

Pada P2KP, dana BLM (Bantuan Langsung ke Masyarakat) ditempatkan sebagai dana stimulan atau pelengkap dari prakarsa dan keswadayaan masyarakat untuk menanggulangi masalah kemiskinan di wilayahnya. Oleh karena itu, diharapkan agar dana BLM dapat dikelola secara bijak bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin setempat, sesuai kebutuhan nyata masyarakat yang diidentifikasi, disepakati serta diputuskan oleh masyarakat sendiri yang dituangkan melalui Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis).
Mengingat posisi strategis dana BLM tersebut, diharapkan agar pengelolaannya oleh masyarakat benar-benar berorientasi kemanfaatan sebesar-besarnya bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin tersebut. Hal ini berarti bahwa dalam pelaksanaan P2KP, dana BLM dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan apa pun selama berkaitan langsung dengan upaya perbaikan masyarakat miskin atau bersifat “Open Menu” selama tidak melanggar ketentuan “Daftar kegiatan Terlarang (Negatif List) P2KP”, sebagaimana telah diuraikan dalam Buku Pedoman Umum P2KP.
Dengan demikian, P2KP tidak mendorong masyarakat untuk memilih dan mengutamakan kegiatan tertentu atau sebaliknya membatasi kegiatan tertentu. Pilihan kegiatan ditetapkan oleh masyarakat sendiri, melalui proses yang melibatkan masyarakat banyak, transparan, rasional, akuntabel, dan berorientasi pada sasaran utama yang dituju P2KP, yakni perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin.
Salah satu pilihan masyarakat yang mungkin muncul adalah kehendak untuk memanfaatkan dana BLM sebagai pinjaman bergulir untuk kepentingan produktif.
Berkaitan dengan pelaksanaan pinjaman bergulir dalam P2KP harus diposisikan sebagai suatu proses pembelajaran masyarakat, terutama masyarakat miskin. Hal ini berarti bahwa pada satu sisi masyarakat diajak untuk mengenal dan belajar tentang prinsip-prinsip pengelolaan dana pinjaman bergulir, sehingga pinjaman tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan produktif (langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan peminjam). Akan tetapi, pada sisi lain penerapan prinsip-prinsip pengelolaan pinjaman bergulir tidak boleh menutup peluang atau kesempatan bagi masyarakat miskin untuk memanfaatkan akses BLM dengan berbagai persyaratan dan kriteria yang tidak mungkin dipenuhi oleh masyarakat miskin.
Mengingat betapa pentingnya proses pembelajaran pengelolaan dana pinjaman bergulir dalam pelaksanaan P2KP, maka perlu dikembangkan suatu strategi pengelolaan pinjaman bergulir agar tepat sasaran, efektif dan efesien serta berkelanjutan.
Strategi ini sangat penting terutama untuk mengantisipasi kondisi Apabila masyarakat, melalui PJM (Perencanaan Jangka Menengah) dan Renta (Rencana Tahunan) Pronangkis (Program Penanggulangan Kemiskinan), menghendaki serta memutuskan bahwa sebagian dana BLM akan dimanfaatkan untuk pembelajaran masyarakat dalam pengelolaan pinjaman bergulir untuk kepentingan produktif melalui penciptaan peluang usaha dan kesempatan kerja serta pengembangan usaha-usaha mikro yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan masyarakat miskin.

II. Kegiatan Pinjaman Bergulir sebagai Salah Satu Pilihan Masyarakat

P2KP menitikberatkan pada upaya penguatan BKM sebagai organisasi masyarakat yang mampu berperan sebagai penggerak utama upaya penanggulangan kemiskinan di lingkup kelurahan berdasar pada kebutuhan nyata masyarakat.
Untuk menjalankan peran dan fungsinya, BKM bersama masyarakat setempat akan menyusun PJM dan Renta Pronangkis yang didasarkan pada hasil pemetaan data kemiskinan secara swadaya yang dikenal dengan kegiatan PS (Pemetaan Swadaya). Dalam Pronangkis yang bersifat “open menu” tersebut, diuraikan berbagai rencana strategis maupun rencana tindak yang akan dilaksanakan oleh masyarakat setempat dalam menanggulangi kemiskinan di lingkup kelurahannya. Salah satu kemungkinan kegiatan strategis yang akan diputuskan masyarakat adalah bahwa sebagian alokasi dana BLM akan dimanfaatkan untuk pelayanan pinjaman bergulir bagi pembelajaran masyarakat dalam penciptaan peluang usaha, kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin, serta kegiatan-kegiatan produktif lainnya.
Dengan demikian, program pinjaman bergulir adalah merupakan salah satu opsi atau pilihan dari berbagai alternatif kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan yang diputuskan masyarakat secara transparan, akuntabel dan demokratis. APABILA pilihan pinjaman bergulir tersebut telah menjadi keputusan masyarakat, maka berhasil tidaknya program pinjaman bergulir akan sangat tergantung pada kemampuan UPK-BKM dalam mengelola pinjaman bergulir disatu pihak, serta kemampuan pengguna pinjaman, yang dalam hal ini KSM dan anggotanya, dalam merencanakan serta memanfaatkan pinjaman di lain pihak.
Hal ini berarti bahwa UPK-BKM sebagai pengelola sedapat mungkin harus mampu mengikuti sistim pengelolaan pinjaman bergulir yang standar sebagaimana diuraikan dalam pedoman teknis ini, disamping pedoman khusus pengelolaan pinjaman bergulir oleh UPK-BKM yang akan disusun secara tersendiri.


III. Tujuan, Strategi dan Prinsip

1. Tujuan :
Sebagai salah satu pilihan kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan, tujuan program pinjaman bergulir dalam P2KP dapat dirumuskan :
a. Mendorong proses pembelajaran masyarakat miskin dalam menciptakan peluang usaha dan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, maupun kegiatan yang bersifat produktif lainnya;
b. Meningkatkan jangkauan pelayanan terhadap masyarakat miskin yang tidak memliki penghasilan dan/atau relatif berpendapatan sangat rendah yang merupakan kelompok sasaran utama P2KP;
c. Membuka akses bagi usaha mikro dan para pengusaha mikro yang selama ini tidak mendapatkan akses dan belum terjangkau oleh pelayanan lembaga keuangan formal yang sudah ada, sebagai upaya untuk menciptakan peluang kesempatan kerja bagi masyarakat miskin setempat;
d. Memberikan kontribusi terhadap tujuan umum P2KP yakni membantu upaya penanggulangan kemiskinan, melalui kegiatan pinjaman bergulir.
e. Mengurangi kesenjangan (gap) antara sisi penawaran (supply side) yang terbatas dengan sisi permintaan (demand side) yang masih belum dapat dilayani secara keseluruhan, khususnya oleh lembaga keuangan formal.


2. Strategi
Guna mencapai tujuan tersebut di atas, akan dikembangkan strategi berikut :
a. Menguji kelayakan BKM/UPK, KSM maupun anggotanya dengan menggunakan instrumen kriteria kelayakan yang sudah dipersiapkan sebelum memulai program pinjaman bergulir di suatu kelurahan/desa sasaran.
b. Memberikan pelatihan pendahuluan bagi BKM tentang manajemen pinjaman bergulir sebelum kegiatan pinjaman bergulir dimulai.
c. Memberikan pelatihan dasar pengelolaan pinjaman bergulir bagi semua calon manajer dan staf pengelola UPK sebelum kegiatan pinjaman bergulir dimulai serta pelatihan lanjutan bagi manajer UPK/staf yang menunjukkan kinerja pengelolaan pinjaman bergulir yang baik untuk dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai program pinjaman mikro.
d. Memberikan pendampingan dan konsultasi dalam rangka memperkuat kemampuan pengelolaan pinjaman bergulir kepada BKM/UPK oleh KMP, KMW maupun konsultan dari luar yang mempunyai kemampuan memadai.
e. Mengembangkan sistim monitoring dan pengawasan pengelolaan pinjaman bergulir sebagai upaya melakukan perbaikan terus menerus.
f. Mendorong terjadinya pelatihan di tingkat kelompok pemanfaat pinjaman baik pelatihan dasar sebelum kelompok menerima pinjaman maupun pelatihan yang bersifat teknis pembelajaran dan pengembangan usaha.
g. Memfasilitasi akses BKM/UPK terhadap sumberdaya luar yang ada, baik menyangkut dukungan keuangan maupun bantuan teknis khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan pinjaman bergulir.

3. Prinsip-prinsip.

a. Pengaturan & Pengelolaan
Beberapa pengaturan serta pengelolaan pinjaman bergulir yang perlu mendapat perhatian dari BKM/UPK adalah :
• Dana BLM yang dialokasikan untuk kegiatan pinjaman bergulir adalah milik masyarakat kelurahan/desa sasaran dan bukan milik perorangan;
• Tujuan dipilihnya kegiatan pinjaman bergulir adalah dalam rangka membantu program penanggulangan kemiskinan dan oleh karenanya harus menjangkau warga masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran utama P2KP;
• Pengelolaan pinjaman bergulir berorientasi kepada proses pembelajaran untuk penciptaan peluang usaha dan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat miskin, serta kegiatan-kegiatan produktif lainnya;
• Pengelolaan pinjaman bergulir dipisahkan antara BKM sebagai representasi dari warga masyarakat yang adalah pemilik modal dan mempunyai wewenang dalam tataran pengawasan dan penentu kebijakan dasar/umum serta UPK sebagai pengelola kegiatan pinjaman bergulir yang dalam batas-batas tertentu diberikan kewenangan operasional namun tetap bertanggungjawab langsung kepada BKM;
• Prosedur serta keputusan pemberian pinjaman harus mengikuti prosedur pemberian pinjaman bergulir yang standar dan ditangani oleh pengelola pinjaman bergulir;
• Manajer pinjaman bergulir harus orang yang mempunyai kemampuan dan telah memperoleh sertifikat dari pelatihan dasar yang diadakan oleh P2KP;
• Pengelola pinjaman bergulir mempunyai sistim pembukuan yang standar serta sistim pelaporan keuangan yang memadai;
• Pengelola pinjaman bergulir mendapat pengawasan baik oleh BKM maupun konsultan pelaksana (KMW) yaitu tenaga ahli dan / atau fasilitator, atau pihak yang ditunjuk proyek.

b. Pelayanan & Pengelolaan pinjaman.
Dalam hal memberikan pelayanan pinjaman serta pengelolaan pinjaman, BKM/UPK harus memperhatikan hal-hal berikut :
• Pelayanan pinjaman hanya untuk calon peminjam yang sesuai kriteria kelompok sasaran P2KP yakni masyarakat miskin yang akan memulai suatu usaha dan / atau yang sudah mempunyai usaha mikro yang layak dan menguntungkan serta belum pernah mendapat pelayanan pinjaman dari lembaga keuangan lainnya
• Calon kelompok peminjam harus diberi pelatihan (coaching) serta pendampingan sehingga mereka menyadari arti dan fungsi pinjaman, memahami prosedur dan mekanisme pengajuan pinjaman, mengerti tentang kriteria kelayakan, serta memahami fungsinya dalam menyusun perencanaan usaha serta mampu menganalisis rencana usaha tersebut;
• Kelompok peminjam setuju untuk menerapkan sistim tanggung renteng secara tertulis yang ditandatangani oleh semua anggota;
• Pelayanan pinjaman diberikan secara bertahap, berdasar pada catatan prestasi, dimulai dari jumlah yang kecil pada awalnya, meningkat pada tahap berikutnya sesuai kinerjanya;
• Peminjam dengan catatan prestasi yang bagus dapat mendapatkan pelayanan pinjaman berikutnya;
• Jumlah pinjaman harus sesuai kebutuhan akan modal dan sesuai dengan tingkat kemampuan pengembalian (mempertimbangkan aspek cash flow peminjam);
• Tidak ada pinjaman untuk tujuan lain, terkecuali untuk kegiatan-yang bersifat produktif dalam rangka menciptakan peluang usaha dan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan bagi masyarakat miskin di kelurahan/desa setempat, serta perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin;
• Jasa pinjaman sedapat mungkin “berorientasi” pada tingkat suku bunga pasar dalam arti: dapat menutup biaya operasional, biaya resiko pinjaman macet, memelihara nilai modal awal, serta tingkat keuntungan tertentu (tentang cara bagaimana menghitung suku bunga yang berorientasi pasar lihat pada panduan khusus pengelolaan pinjaman bergulir).
• Dikembangkan suatu sistim dana tanggung renteng yang merupakan bagian dari komponen suku bunga.
• BKM/UPK tidak diperkenankan mengelola tabungan dari KSM dan/atau anggotanya, kecuali pada pasca proyek di mana BKM/UPK telah siap untuk menjadi LKM (Lembaga Keuangan Mikro) yang memadai. Namun upaya mobilisasi tabungan KSM/anggota harus tetap dimotivasi dan di tingkatkan oleh BKM/UPK sejak awal dan diarahkan untuk disetorkan ke bank terdekat sesuai pilihan KSM/anggota.

C. Tanggung renteng
• Pengertian
Sistim tanggung renteng adalah tanggung jawab bersama setiap anggota KSM untuk memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman, bilamana ada salah satu atau beberapa anggota kelompok menunggak atau macet. Sistim tanggung renteng adalah perwujudan paling tinggi dari kepercayaan dan rasa setia kawan antar anggota dalam kelompok. Sistim tanggung renteng yang efektif dapat dikembangkan menjadi instrumen pengganti agunan fisik dalam pelayanan pinjaman kepada pengusaha mikro dengan pendekatan kelompok.
• Manfaat
Tanggung renteng memperkokoh kekompakan KSM dan kepercayaan dari pihak luar kepada para anggotanya. Bagi UPK, sistim tanggung renteng mempertinggi tingkat keamanan pinjaman yang diberikan kepada anggota KSM peminjam. Oleh karena pelaksanaan tanggungjawab bersama membutuhkan kontrol sosial dan solidaritas yang kuat, maka tanggung renteng akan efektif kalau diterapkan dalam satu kelompok yang memiliki ikatan pemersatu dan ikatan kepentingan yang kuat. Disamping itu, KSM harus memiliki berbagai kesamaan diantara anggotanya dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang mendukung agar sistim tanggung renteng dapat dilaksanakan secara efektif.
• Pelaksanaan
Pengaturan pelaksanaan sistim tanggung renteng yang efektif dilakukan dengan memperhatikan beberapa langkah penting berikut :
 Mencapai kesepakatan dalam pertemuan anggota KSM.
Guna mencapai kesepakatan sistim tanggung renteng, seluruh aturan dan semua konsekuensinya harus dijelaskan, dimengerti dan diterima secara sukarela oleh semua anggota KSM. Perana untuk memimpin proses untuk mencapai kesepakatan ini sebaiknya dilakukan oleh Ketua, bukan oleh pengelola UPK.
 Pengikatan legal yang dituangkan dalam dokumen administrasi pinjaman.
Apabila semua anggota KSM yang akan meminjam telah bersepakat dan menerima sistim tanggung renteng, maka masing-masing perlu menandatangani persetujuan tanggung renteng yang akan menjadi dokumen legal yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian Pinjaman. Dokumen tersebut berupa surat kuasa diatas meterai yang ditanda tangani secara kolektif oleh semua anggota KSM yang memberi kuasa kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama dan atas nama pemberi kuasa :
a) Melakukan tindakan hukum berupa menandatangani perjanjian pinjaman dengan UPK,
b) Melakukan penyetoran dan penarikan tabungan tanggung renteng para anggota dalam rekening KSM dan meminta kepada UPK untuk memindahbukukan tabungan KSM yang dijaminkan bila terjadi tunggakan angsuran.
c) Kalau memungkinkan, mengikatkan secara dibawah tangan barang-barang milik pribadi para pemberi kuasa yang dijaminkan kepada UPK sesuai daftar dengan menyebutkan spesifikasi, status dan nilai ekonominya, dan bila ada melampirkan dokumen pemilikan yang syah.

• Cara menghimpun dana tanggung renteng
Kesepakatan hasil musyawarah maupun bukti dokumen tertulis diatas meterai, tidaklah mencukupi untuk menjamin sistim tanggung renteng akan berjalan secara efektif. Oleh karena itu perlu aktualisasi ekonomi berupa :
 KSM menghimpun dana tanggung renteng anggotanya sesuai dengan kesepakatan, atau mengenakan tabungan wajib pada saat pencairan pinjaman bagi setiap anggota peminjam dalam prosentase tertentu secara proporsional, misalnya 5%, 10 % sesuai dengan kesepakatan, kemudian KSM membuka rekening di Bank dan menyimpan dana tabungan tanggung renteng tersebut di Bank.
 Buku tabungan diserahkan oleh KSM kepada UPK dengan memberikan surat kuasa tertulis kepada UPK untuk melakukan eksekusi tabungan KSM di Bank apabila terjadi tunggakan angsuran pinjaman.
 Mendorong anggota KSM untuk terus menambah jumlah tabungannya secara teratur dan terus menerus selama perode pembayaran angsuran pinjaman.
 Melakukan pengikatan jaminan secara dibawah tangan atas harta pribadi yang dimiliki salah satu atau sebagian anggota penjamin dari masing-masing anggota KSM secara keseluruhan.
 Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan mengintegrasikan dana tanggung renteng dalam tingkat bunga pinjaman. Dana tanggung renteng ini disimpan di UPK.



IV. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran P2KP adalah masyarakat miskin di wilayah kelurahan sasaran yang kriterianya ditentukan sendiri oleh masyarakat setempat yang masuk dalam daftar PS. Hal tersebut membuat ruang yang cukup fleksibel bagi masyarakat sendiri untuk berpartisipasi dalam menentukan siapa yang mereka maksudkan sebagai masyarakat miskin tersebut. Selanjutnya sejalan dengan kebijakan di atas, kelompok sasaran untuk program pinjaman bergulir adalah rumah tangga atau keluarga miskin yang :
1. Akan memulai usaha baru dan / atau sudah mempunyai usaha mikro yang layak dikembangkan dan memberikan kontribusi secara langsung bagi penciptaan peluang usaha serta kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin di wilayahnya;
2. Kebutuhan modal pinjaman untuk tahap pertama tidak lebih dari Rp. 500,000,- , sedangkan selanjutnya dapat bertambah sesuai dengan kemampuan UPK,-. Bagi peminjam yang nilai pinjaman per individunya cukup besar dan tidak dapat dilayani oleh keuangan UPK, didorong untuk memperoleh akses ke sumber/lembaga keuangan formal di sekitarnya;
3. Memiliki motivasi dan tanggungjawab tinggi untuk mengembalikan pinjamannya.
4. Tidak mempunyai akses atau belum terjangkau pelayanan lembaga keuangan.


Langkah-langkah untuk mencapai kelompok sasaran tersebut adalah sebagai berikut :
1. Identifikasi rumah tangga miskin oleh masyarakat melalui pemetaan kemiskinan;
2. Identifikasi rumah tangga miskin yang sesuai dengan kelompok sasaran;
3. Identifikasi calon anggota KSM (sesuai dengan kelompok sasaran P2KP) dalam rangka pembentukan KSM baru. Tahapan ini paralel dengan sosialisasi program pinjaman bergulir tentang gambaran pelaksanaan program pinjaman bergulir: sasarannya, pendekatannya, kriteria kelayakan kelompok, fungsi kelompok, proses pemilihan anggota dan lain-lain. Informasi diberikan baik kepada calon anggota KSM baru maupun anggota KSM yang sudah ada (existing);
4. Menyeleksi KSM-KSM (baru dan existing) dengan menggunakan instrumen kriteria kelayakan KSM (lihat instrumen kriteria kelayakan KSM);
5. Menghindari memberikan pelayanan pinjaman kepada KSM yang tidak memenuhi kriteria kelayakan. Hanya KSM yang memenuhi kriteria kelayakan yang dilayani. KSM yang belum memenuhi kriteria diberikan pendampingan oleh fasilitator, kader dan BKM/UPK agar dapat memenuhi kriteria;
6. Mengembangkan kebijakan pemberian pinjaman (pinjaman bergulir) yang berpihak kepada kelompok sasaran utama P2KP, masyarakat miskin, seperti :
a. Ketat dengan kriteria kelayakan kelompok sasaran utama P2KP (warga miskin);
b. Maksimum pinjaman untuk pertama kali tidak lebih dari Rp. 500.000,- per anggota dan dapat meningkat tahap demi tahap sesuai dengan kemampuan keuangan UPK;
c. Maksimum jangka waktu pinjaman 12 bulan, tetapi bisa kurang dari itu tergantung jenis usaha maupun putaran usahanya;
d. Paling tidak angsuran pokok dan bunga dibayar setiap bulan, tetapi bisa lebih sering tergantung jenis usaha maupun putaran usahanya; dan
e. Penetapan jasa pinjaman berorientasi pada suku bunga pasar, artinya wajar tanpa subsidi sehingga dapat menutup biaya operasi, resiko pinjaman, memelihara nilai modal awal dan tingkat keuntungan tertentu.


V. Kriteria Kelayakan.

Sebelum kegiatan pinjaman bergulir dalam kelurahan yang bersangkutan dimulai, harus dilakukan pengujian kelayakan, baik untuk BKM/UPK, maupun untuk KSM/anggota dengan menggunakan instrumen kriteria kelayakan yang sudah disiapkan. Hanya apabila para pelaku tersebut telah memenuhi kriteria kelayakan sebagaimana diharapkan, kegiatan pinjaman bergulir dapat dimulai. KMW bertanggung jawab tentang terpenuhinya kriteria kelayakan BKM/UPK. Sedangkan kriteria kelayakan kelompok maupun anggota menjadi tanggung jawab fasilitator dan kader masyarakat.

Kriteria kelayakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kriteria kelayakan BKM/UPK
Sebelum program pinjaman bergulir dimulai, BKM/UPK harus memenuhi kriteria kelayakan sebagai berikut :
a. Identifikasi awal mengenai kebutuhan pinjaman bergulir telah dilakukan dan tercermin dalam Renta Pronangkis;
b. Keputusan untuk melakukan program pinjaman bergulir diambil secara demokratis dan transparan yang didukung oleh warga masyarakat;
c. Pengurus BKM telah mengikuti pelatihan pendahuluan mengenai konsep pengelolaan pinjaman bergulir yang diselenggarakan oleh proyek;
d. Pengurus BKM telah merekrut manajer UPK sebagai calon pengelola pinjaman bergulir dengan pengalaman yang memadai;
e. Manajer dan staf UPK telah mengikuti pelatihan dasar pengelolaan pinjaman bergulir yang diadakan oleh proyek;
f. Pemisahan fungsi antara BKM dan UPK telah dipahami oleh kedua belah pihak: BKM merupakan representasi warga masyarakat adalah sebagai pemilik modal dan berfungsi sebagai pengawas serta pembuat kebijakan umum sesuai visi, misi dan prinsip P2KP. Sedangkan UPK sebagai pengelola pinjaman bergulir mempunyai tugas merumuskan kebijakan operasional sesuai prinsip-prinsip pengelolaan pinjaman bergulir yang sehat dan bertanggung jawab ke BKM;

2. Kriteria kelayakan KSM/Pengguna pinjaman
KSM/anggota sebagai pemanfaat pinjaman harus memenuhi kriteria kelayakan. Hanya KSM dan anggota yang memenuhi kriteria kelayakan yang dapat dilayani oleh BKM/UPK. Dengan kata lain, KSM/anggota yang tidak atau belum memenuhi kriteria kelayakan tidak dapat dilayani dan harus ada pendampingan terlebih dahulu sampai KSM tersebut memenuhi kriteria kelayakan.

Kriteria kelayakan KSM
a. KSM dibentuk hanya untuk tujuan penciptaan peluang usaha dan kesempatan kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
b. KSM dibentuk atas dasar kesepakatan anggota-anggotanya secara sukarela, demokratis, partisipatif, akuntabel, transparan dan kesetaraan;
c. Paling tidak 2/3 anggota KSM termasuk kategori keluarga miskin sesuai kriteria yang ditetapkan sendiri oleh BKM/Masyarakat.
d. Jumlah anggota KSM minimum 3 orang;
e. Pengurus KSM dipilih secara demokratis dan berfungsi secara aktif
f. Semua anggota menyetujui aturan-aturan KSM yang disepakati bersama.
g. Ada jadwal pertemuan teratur guna menyusun rencana kegiatan serta memonitor pelaksanaannya
h. Mempunyai ikatan pemersatu yang kuat antar anggota.
i. Mempunyai administrasi/pencatatan keuangan sederhana yang memadai sesuai kebutuhan
j. Semua anggota KSM menyetujui sistim tanggung renteng dan dituangkan secara tertulis dalam Pernyataan Tanggung Renteng.

2. Kriteria kelayakan anggota KSM
a. Termasuk dalam katagori keluarga miskin sesuai dengan kriteria yang dikembangkan dan disepakati sendiri oleh masyarakat;
b. Memenuhi kriteria kategori kelompok sasaran program pinjaman bergulir P2KP;
c. Dapat dipercaya dan dapat bekerjasama dengan anggota yang lain.
d. Sanggup menabung secara teratur sesuai kemampuannya, dimana tabungan akan diteruskan ke bank atau lembaga keuangan terdekat, atas nama KSM maupun pribadi.
e. Hadir dan berpartisipasi dalam pertemuan anggota-anggota KSM guna mencermati rencana ekonomi rumah tangga, peluang usaha mikro dan kebutuhan akan pinjaman guna mengembangkan usahanya.
f. Memiliki motivasi untuk berusaha dan bekerja atau dapat pula memiliki usaha mikro dan bermaksud untuk meningkatkan usaha, pendapatan dan kesejahteraan keluarganya;
g. Memerlukan tambahan modal untuk pengembangan usaha/ekonomi rumah tangganya yang besarnya untuk tahap I tidak lebih dari Rp. 500.000,-
h. Belum pernah mendapat pelayanan dari lembaga keuangan yang ada.


VI. Pendampingan

Pendampingan atau konsultasi merupakan elemen penting dalam upaya memperkuat kemampuan pengelolaan pinjaman bergulir. Strategi pendampingan ini perlu diberikan baik kepada BKM, UPK, maupun kepada kelompok pemanfaat pinjaman.

1. Untuk BKM/UPK
Pendampingan untuk BKM maupun UPK dilakukan oleh berbagai pihak:
a. KMW khususnya TA Keuangan Mikro dibantu oleh Fasilitator dalam hal:
• Menjaga proses agar sesuai dengan tujuan, strategi dan prinsip pengelolaan pinjaman bergulir;
• Mendorong proses pembelajaran bagi masyarakat miskin dalam hal penciptaan peluang usaha dan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan mereka serta kegiatan produktif lainnya
• Mendorong proses pembelajaran bagi pengelola pinjaman bergulir agar dana BLM dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin;
• Memberikan konsultasi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh BKM/UPK dalam proses pelaksanaan pengelolaan pinjaman bergulir, meliputi; pengambilan keputusan persetujuan pinjaman, memproyeksi pendapatan dan biaya (proyeksi laba rugi), memproyeksi tingkat ketersediaan modal sebagai dana bergulir, dan berbagai aspek lainnya.
• Melakukan monitoring, evaluasi, analisis dan rekomendasi perbaikan kinerja BKM/UPK secara terus menerus dalam pengelolaan pinjaman bergulir.
• Melakukan polling resources terhadap sumber daya yang ada baik individu maupun lembaga yang mempunyai kemampuan serta kepedulian terhadap pengembangan keuangan mikro dan pinjaman bergulir.
• Memfasilitasi terbukanya akses bagi BKM/UPK terhadap sumber pelayanan dari luar tersebut di atas.
b. External konsultan yang ditetapkan oleh Proyek/KMW yang membantu dalam hal: (bisa individu atau lembaga setempat yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pemeriksaan tingkat kesehatan pengelolaan dana bergulir)
• Melakukan pelatihan/coaching tentang pengelolaan pinjaman mikro, analisis kinerja keuangan dan operasional, mencegah dan menangani pinjaman bermasalah,
• Melakukan pemeriksaan serta analisis terhadap tingkat kesehatan UPK dengan memakai instrumen yang sudah ditetapkan setiap 6 bulan sekali.
• Memberikan rekomendasi terhadap tindak lanjut hasil analisis tingkat kesehatan pengelolaan dana bergulir oleh UPK kepada KMW.
• Pada 6 bulan menjelang masa proyek berakhir, external konsultan memberikan analisis dan rekomendasi menyeluruh terhadap kondisi UPK dalam satu wilayah kerja KMW. Rekomendasi tersebut merupakan “second opinion” bagi KMW untuk menentukan UPK yang potensial, berkinerja baik, bisa lestari dan dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi LKM sesuai ketentuan yang berlaku, serta UPK yang kinerjanya kurang baik, sulit berkembang secara berkelanjutan dan oleh karenanya perlu di tentukan langkah serta tindakan yang tepat sebelum proyek berakhir.

2. Untuk KSM.
Konsultasi serta pendampingan kelompok penerima pinjaman dilakukan oleh :
a. UPK, Relawan, dan Fasilitator dengan dukungan KMW, untuk:
• Menjaga agar KSM yang dilayani selalu memenuhi kriteria kelayakan.
• Menghadiri pertemuan anggota yang diselenggarakan oleh kelompok maupun pertemuan antar kelompok yang ada.
• Membantu menyusun proposal, pengembangan usaha maupun Ekonomi Rumah Tangga (ERT) anggota.
• Mengembangkan berbagai sikap positip dalam berkelompok (komunikasi, kerjasama, disiplin, tanggung renteng, dan lain-lain).
• Membantu serta memfasilitasi KSM/anggota dalam hal memerlukan bantuan teknik usaha.
• Mendorong ke arah berfungsinya kelompok dalam memperlancar pengelolaan pinjaman bergulir berjalan.
• Mendorong proses belajar KSM dan anggota dalam melakukan akses ke lembaga keuangan mikro.

b. Lembaga external (LSM, Perguruan Tinggi, Pengusaha, Perbankan, Dinas dll) yang digalang oleh KMW atau BKM/UPK yang mempunyai kepedulian terhadap pengembangan kelompok swadaya, usaha mikro dan pinjaman bergulir:
• Memberikan pelatihan maupun bantuan teknis kepada KSM/anggota sesuai dengan kebutuhannya.
• Memberikan pelayanan pemasaran bagi produk yang dihasilkan oleh KSM/anggota.
• Memberikan pelayanan finansial yang terintegrasi dengan pelayanan UPK.
• Memberikan kesempatan magang bagi KSM/anggota di perusahaan, dan lain-lain.


VII. Proses Pelaksanaan

Proses pelaksanaan program pinjaman bergulir dibagi dalam tiga phase yakni : (a) Phase persiapan, (b) Phase pelaksanaan itu sendiri dan (c) Phase terminasi. Di bawah diuraikan kegiatan strategis yang perlu dilakukan pada setiap phase.

1. Phase Persiapan.
Phase persiapan pada dasarnya adalah menyiapkan para pelaku terkait agar memahami konsep pelaksanaan program pinjaman bergulir dalam P2KP. Tahap persiapan ini tidak berdiri sendiri melainkan paralel dan terintegrasi dengan langkah-langkah persiapan yang dilakukan oleh proyek. Berbagai hal strategis yang perlu mendapat perhatian dalam phase persiapan ini adalah :

Tabel 1 : Proses Kegiatan Phase Persiapan

NO KEGIATAN PELAKU HASIL YANG DIHARAPKAN
1 Penyampaian konsep pelaksanaan pinjaman bergulir dalam berbagai lokakarya/orientasi, baik di tingkat nasional, propinsi, kab/kota, maupun kecamatan/kelurahan. KMP dan KMW Kesamaan persepsi/ pemaham-an dari para pelaku dalam konsep program pinjaman bergulir
2 Tim pinjaman bergulir baik di tingkat KMP maupun KMW telah ada dan siap menjalankan tugasnya. PIMPRO Tersedia tenaga ahli yang kompeten untuk pinjaman bergulir.
3 Identifikasi kebutuhan pinjaman bergulir yang tercermin dalam PJM/Pronangkis BKM Diketahui ada / tidak adanya kebutuhan pinjaman bergulir di satu kelurahan
4 Pengujian kelayakan untuk BKM/UPK, kelompok, anggota KMW, Relawan, Fasilitator, UPK BKM/UPK, KSM-KSM, anggota memenuhi kriteria kelayakan.
5 Pelatihan orientasi program pinjaman bergulir untuk pengurus BKM KMW BKM siap melaksana-kan program pinjaman bergulir
6 Pelatihan dasar pengelolaan pinjaman bergulir bagi calon manajer UPK dan staf KMW UPK siap melaksanakan program pinjaman bergulir
7 Pelatihan dasar kelompok swadaya bagi kelompok calon penerima pinjaman. BKM, Fasilitator, Relawan. KSM siap berfungsi sebagai instrumen pelaksanaan program pinjaman bergulir.

2. Phase pelaksanaan
Phase pelaksanaan pinjaman bergulir dapat dimulai setelah berbagai langkah strategis dalam phase persiapan dilakukan. Berbagai kegiatan strategis yang perlu dilakukan dalam phase pelaksanaan adalah :


Tabel 2 : Proses Kegiatan Phase Pelaksanaan

NO KEGIATAN PELAKU HASIL YANG DIHARAPKAN
8 Bimbingan anggota-anggota KSM dalam menginden-tifikasi dan mengembangkan rencana usaha/Ekonomi Rumah Tangga, kebutuhan modal pinjaman, kemam-puan kembali membayar, kesanggupan melaksanakan prinsip tanggung renteng dll UPK, Fasilitator, Relawan Setiap KSM mempunyai rencana usaha yang berbasis pada rencana usaha anggota.
9 Bimbingan penyusunan proposal berdasar rencana di atas UPK, Fasilitator, Relawan Setiap kelompok dapat menyu-sun proposal yang realistis.
10 Memotivasi dan memobilisasi tabungan anggota sesuai kemampuan dan menempatkannya di bank atau lembaga keuangan terdekat Kelompok Anggota KSM termotivasi memupuk tabungan ber-dasar kemampuannya.
11 Analisa kelayakan KSM dan proposal pinjaman KSM oleh UPK yang berbasis pada karakter, kelayakan usaha, dan kemampu bayaran, sebelum diteruskan ke BKM untuk dikaji prioritasnya sesuai pronangkis UPK Proposal yang akan diserah-kan kepada BKM untuk diprio-ritaskan telah disaring UPK sesuai prinsip pinjaman bergulir.
12 Penyaluran pinjaman ke KSM (bagi yang layak dan disetujui) dengan surat perjanjian pinjaman UPK, KSM Ada pengadministrasian pinjaman.
13 Melakukan monitoring dan supervisi pemanfaatan pinjaman UPK, Fasilitator, Relawan, KSM Pemanfaatan pinjaman oleh anggota-anggota KSM dapat terpantau.
14 Melakukan akuntansi sesuai sistim akuntansi pinjaman bergulir UPK Laporan keuangan secara periodik.
15 Supervisi pasif berdasar laporan keuangan UPK KMW, External konsultan Perkembangan keuangan UPK terpantau.
16 Kunjungan konsultasi sebulan sekali ke UPK Faskel, TA Keu.Mikro KMWKMP Membantu menyelesaikan masalah yang ada.
17 Pemeriksaan langsung setiap 4 bulan sekali untuk menentukan tingkat kesehatan pengelolaan dana bergulir UPK External konsultan Laporan analisis tingkat kese-hatan UPK dan rekomendasi tindak lanjutnya untuk KMW.
18 Melakukan monitoring pelaksanaan pinjaman bergulir di wilayahnya berdasar SIM yang ada. SIM KMW Terjadi update data pinjaman bergulir setiap bulan.
19 Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan pinjaman bergulir di wilayahnya setiap bulan dan triwulan untuk KMP TA Keuangan Mikro KMW Laporan setiap region tersedia.
20 Menganalisis laporan KMW dan memberikan umpan balik serta dukungan KMP Laporan menjadi alat manajemen.
21 Melakukan monitoring program pinjaman bergulir secara nasional berdasar SIM yang ada KMP Data secara nasional selalu update.
22 Melakukan pertemuan 3 bulan sekali dengan TA Keuangan Mikro KMW dan untuk membahas issu-issu strategis KMP Proses perbaikan lebih terkonsep.
23 Menyusun laporan bulanan maupun triwulan mengenai pelaksanaan pinjaman bergulir secara nasional untuk PMU/Proyek KMP Laporan secara nasional tersedia.
24 Membuat kebijakan yang dianggap perlu guna mendukung pelaksanaan pinjaman bergulir PMU/Proyek Ada kebijakan yang mendukung (bila perlu).



3. Phase terminasi
Phase terminasi bukan berarti baru dilakukan menjelang proyek berakhir, melainkan sudah merupakan satu strategi yang inheren dalam setiap langkah mulai dari phase persiapan, pelaksanaan dan menjelang akhir sebuah proyek. Namun memang ada langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada menjelang akhir proyek agar dapat lebih menunjang kelestarian kegiatan meskipun proyek telah berakhir :




Tabel 3. : Proses Kegiatan Phase Terminasi

NO KEGIATAN PELAKU HASIL YANG DIHARAPKAN
25 Mengembangkan jaringan kerjasama dengan sumberdaya luar baik LSM, perguruan tinggi, individu, pengusaha, perbankan, dinas dll yang mempunyai kemampuan dan kepedulian dalam pengembangan usaha mikro, keuangan mikro dan pinjaman bergulir KMW Ada “polling resources”
26 Membantu akses BKM/UPK, KSM/anggota terhadap berbagai sumber daya luar di atas sesuai kebutuhan. KMW Terjadi kerjasama antara BKM/UPK, KSM/anggota dengan sumberdaya yang ada.
27 Memperkuat asosiasi/forum antar BKM atau UPK atau KSM KMW, BKM, UPK, Kelompok Terdapat berbagaii asosiasi/forum sesuai kebutuhan.
28 Melakukan evaluasi akhir tingkat kesehatan pengelolaan dana bergulir UPK. KMW dan Ex-ternal konsultan Diketahui UPK yang potensial untuk berkembang lebih lanjut dan yang tidak.
29 Menyiapkan rekomendasi bentuk bantuan teknis lebih lanjut bagi UPK yang potensial. KMW, External konsultan, KMP. Ada konsep bantuan teknis lebih lanjut bagi UPK potensial.
30 Menyiapkan rekomendasi bentuk tindakan yang harus dilakukan oleh proyek terhadap UPK yang tidak potensial untuk berkembang KMW, External konsultan, KMP Ada rekomendasi untuk UPK yang tidak potensial.
31 Mendorong secara bertahap UPK potensial dapat membayar sendiri biaya konsultasi dan supervisi paska proyek. KMW, BKM/UPK Ada kemandirian financial.


VIII. Monitoring dan Indikator Keberhasilan

Monitoring proyek secara umum bertujuan untuk mengukur kinerja proyek berdasar pada tujuan proyek yang telah dirumuskan, input, aktivitas serta output.
Sedangkan monitoring program pinjaman bergulir bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan pinjaman bergulir dari UPK kepada nasabah sehingga tujuan program pinjaman bergulir tercapai. Monitoring serta evaluasi pinjaman bergulir didasarkan pada kerangka logis (logical framework) yang telah dirumuskan dan terdiri dari 29 indikator keberhasilan yang akan digunakan untuk menguji apakah tujuan serta 5 output dari strategi pendukung telah tercapai.
Sedangkan monitoring kinerja UPK akan didasarkan pada sistim pembukuan yang standar, sistim pengelolaan pinjaman dan nasabah, serta sistim pemeriksaan UPK. Informasi yang akan didapat dari sistim pelaporan tersebut antara lain : informasi pengenai transaksi pinjaman, kualitas pinjaman, serta tingkat kesehatan UPK. Khususnya untuk pemeriksaan tingkat kesehatan UPK, KMW dapat bekerjasama dengan konsultan/lembaga external yang mempunyai kompetensi di bidang itu.

1. Monitoring dan evaluasi kinerja pinjaman bergulir secara umum.

Monitoring kinerja pinjaman bergulir secara umum didasarkan pada kerangka logis yang terdiri dari satu tujuan umum, satu tujuan pinjaman bergulir, 5 (lima) output/hasil pinjaman bergulir dan 29 indikator kinerja sebagaimana tertera di bawah ini :







Tabel 4 : Kerangka logis strategi pengembangan pinjaman bergulir

Hirarki Tujuan Indikator Kinerja Sumber Informasi Asumsi penting
Tujuan umum :

Keadaan ekonomi dari masyarakat golongan miskin telah meningkat. 1. Meningkatnya omzet usaha, pendapatan, dan modal sendiri bagi warga miskin kelompok sasaran proyek.
2. Meningkatnya aset, pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, bagi warga miskin kelompok sasaran proyek. Studi dampak


Studi dampak
Tujuan mikro pinjaman:

UPK telah mening-katkan jangkauan pelayanannya ke-pada kelompok masyarakat miskin dengan pola pelayanan pinjaman yang hati-hati serta pola pengelolaan pinjaman bergulir yang memadai. 3. Paling tidak 2/3 dari peminjam tahap pertama tidak terjang-kau pelayanan lembaga keuangan yang ada dalam 3 tahun terakhir.
4. Paling tidak 2/3 peminjam tahap pertama berasal dari rumah tangga miskin yang mempunyai pendapatan setara dengan nilai/harga 1000 kg beras dihitung dengan harga lokal perkapita pertahun.
5. Tingkat keuntungan dari penggunaan dana pinjaman lebih tinggi daripada angsuran pinjaman dan bunganya
6. Rata-rata tingkat pengembalian pinjaman setelah jatuh tempo lebih dari 90%
7. Lebih dari 80% dari jumlah UPK memiliki tunggakan pokok pinjaman lebih dari 1 kali angsuran kurang dari 10% terhadap posisi pinjamannya. Proposal pinjaman


Proposal pinjaman



Studi lapangan

Laporan dan studi lapangan
 Penggunaan pinjaman sesuai dengan rencana usaha untuk meningkatkan / mengembangkan usahanya.
 Peminjam dgn catatan prestasi baik mendapat pelayanan secara terus menerus
 Kondisi ekonomi makro dan kebijakan mendukung
Output/hasil 1 :

Dukungan pendampingan bagi UPK untuk pengelolaan pinjaman mikro telah disiapkan. 8. Tenaga ahli keuangan mikro baik di tingkat nasional (KMP) maupun di tingkat regional (KMW) telah ada dan aktif.
9. Rancangan pelatihan, konsultasi dan sistim informasi pinjaman bergulir telah disiapkan.
10. Semua pelaku proyek telah menerima informasi yang benar dan lengkap mengenai strategi pinjaman bergulir dan mendapatkan pelatihan/pembekalan sesuai fungsi masing-masing.
11. Rencana pelaksanaan dan anggaran pengembangan pinjaman bergulir telah tersedia.
12. External konsultan baik individu maupun lembaga sebagai penyedia jasa layanan konsultasi dan pemeriksaan tingkat kesehatan UPK telah tersedia Laporan dan studi lapangan
Laporan SIM


Laporan SIM


Laporan SIM

Laporan SIM
Output/hasil 2 :
BKM/UPK meme-nuhi kriteria kelayakan dan telah di-siapkan untuk me- ngelola dana BLM sebagai modal awal kegiatan pinjaman mikro. 13. BKM dan masyarakat telah mendapatkan informasi yang
lengkap dan benar tentang strategi pelaksanaan pinjaman bergulir.
14. BKM/UPK telah memenuhi kriteria kelaya-kan sebelum memulai aktivitas pinjaman bergulir
15. BKM setuju memenuhi/ mentaati aturan proyek dan dapat menerima konsultan/pengawas dari luar. Laporan SIM

Dokumen uji kriteria kela-yakan BKM.
Surat tertulis dari BKM BKM baru memulai

aktivitas program pinjaman bergulir setelah dinilai memenuhi kriteria kelayakan.
Output/hasil 3 :
Kelompok calon pene-rima pinjaman dan anggo-tanya telah memenuhi

kriteria kelayakan dan telah disiapkan untuk memanfaatkan pinjam-an secara benar. 16. KSM/anggota telah memperoleh penjelasan yang lengkap tentang pengembangan pinjaman bergulir.
17. Kelompok penerima pinjaman dan anggotanya telah memenuhi kriteria kelayakan sebelum menerima
pinjaman.
18. Kelompok telah mengikuti pelatihan dasar sebelum menerima pinjaman. Laporan SIM


Dokumen kriteria kela-yakan KSM/ anggota.
Laporan SIM & pelatihan. Kegiatan ksm berkesinambungan sesuai tahapan dan fungsinya.
Output/hasil 4 :
Kemampuan UPK dalam mengelola program pinjaman mikro telah dikembangkan 19. Skema pinjaman sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan kelompok sasaran.
20. Besarnya persetujuan jumlah pinjaman serta syarat-syaratnya mencerminkan atau sesuai dengan kebutuhan pinjaman, jenis pemanfaatan serta kemampuan membayar kembali pinjaman
21. Peminjam dengan catatan prestasi bagus akan mendapat kemungkinan pelayanan berikutnya sesuai kondisi keuangan UPK.
22. Staf UPK mempunyai relasi yang baik, akrab dan mendalam dengan peminjam serta mengetahui pemanfaatan pinjaman.
23. Kualitas portpolio pinjaman meningkat dan dapat dipertahankan.
24. Pendapatan dari bunga meningkat dari waktu ke waktu sehingga dapat menutupi biaya pengelolaan yang ada. Laporan & studi lapangan
Laporan & studi lapangan


Laporan & studi lapangan
Laporan & studi lapangan
Laporan & studi lapangan
Laporan & studi lapangan UPK memenuhi ketetapan proyek serta menuruti rekomendasi lembaga konsultan /pengawas.
Output/hasil 5 :

Sistim informasi dan pengawasan UPK berfungsi dengan baik 25. UPK telah diberikan konsultasi dan pendampingan tentang bagaimana meningkatkan kinerjanya lewat kunjungan rutin oleh KMW maupun external konsultan
26. UPK menyampaikan laporan keuangan bulanan secara rutin kepada KMW maupun kepada lembaga konsultan/pengawas dari luar yang ditunjuk.
27. UPK telah diklasifikasikan sesuai tingkat kesehatan berdasar laporan keuangan bulanan (pasif) maupun kunjungan pengawasan langsung setiap triwulan (aktif)
28. Konsultan luar telah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan /pengawasan kinerja UPK secara tepat waktu kepada KMW.
29. Hasil konsultasi dan pengawasan UPK telah di analisis oleh Tim pinjaman bergulir KMW/ KMP serta dilaporkan kepada semua stakeholder yang berkepentingan dalam bentuk laporan bulanan maupun tribulan sebagai dasar perbaikan. Laporan SIM


Laporan SIM


Laporan SIM

Laporan SIM

Laporan SIM


2. Indikator Tingkat kesehatan pengelolaan dana bergulir UPK
Indikator tingkat kesehatan pengelolaan dana bergulir :
a. Pada akhir proyek, tingkat pengembalian pinjaman (Saldo pinjaman dikurangi tunggakan 3 bulan atau 3 kali angsuran atau lebih dibagi saldo pinjaman kali 100%) minimal 90%.
b. Sebanyak 100% pemanfaat langsung pinjaman bergulir termasuk dalam kategori keluarga miskin yang ada di PS.
c. Minimal UPK tidak rugi artinya, jumlah biaya dan risiko pinjaman tidak lebih besar dari pendapatan UPK.

IX. Skema Pinjaman Bergulir

1. Jasa Pinjaman
Pada prinsipnya jasa pinjaman dalam rangka program pinjaman bergulir P2KP adalah menganut tingkat suku bunga yang berorientasi pada pasar. Itu berarti pinjaman bergulir akan bermain dengan bunga wajar dan tidak disubsidi. Hal ini dimaksudkan agar baik pengelola maupun peminjam tidak mempunyai anggapan bahwa pinjaman ini merupakan pinjaman cuma-cuma yang tidak perlu dikembalikan. Dengan berorientasi bunga pasar, dimaksudkan Jasa pinjaman yang diberlakukan dapat menutup biaya pengelolaan pinjaman bergulir yang berupa antara lain : biaya dana (bila ada), biaya operasional, biaya inflasi, biaya cadangan pinjaman bermasalah, serta tingkat keuntungan yang diharapkan guna terus memupuk modal sendiri.
Dengan demikian, di kemudian hari, penentuan tingkat jasa pinjaman dari satu UPK dengan lainnya kemungkinan bisa saja berbeda tergantung berbagai komponen yang disebutkan di atas, serta kompetisi dengan lembaga keuangan mikro setempat. Untuk keperluan tersebut kepada setiap UPK harus diberikan teknik atau cara perhitungan jasa pinjaman sehingga mereka dapat melakukannya sendiri dan kemudian mengkomunikasikannya kepada kelompok nasabah sehingga terjadi saling pengertian dan pemahaman bersama mengenai tingkat jasa pinjaman. Untuk memudahkan UPK yang baru akan mulai beroperasi dan kemungkinan belum mempunyai kemampuan untuk menentukan tingkat jasa pinjaman, di bawah ini dikemukakan suatu contoh cara perhitungan suku bunga yang berorientasi kepada pasar. Namun sekali lagi kepada mereka tetap harus diberikan penjelasan khusus mengenai hal tersebut, baik lewat pelatihan maupun pendampingan langsung di lapangan.
Contoh perhitungan jasa pinjaman yang berorientasi pada suku bunga pasar
(hanya contoh dimana pelaksaannya disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah di mana UPK beroperasi)
• Biaya dana (cost of fund) 0%
• Biaya operasional 8%
• Biaya inflasi 8%
• Resiko pinjaman macet (Risk of bad debt) 5%
• Tingkat keuntungan yang diharapkan (margin) 3%
• Jaminan 5%
• Dana Depresiasi 5%
33%
Dalam kasus sebagaimana digambarkan oleh contoh di atas, maka jasa pinjaman yang ditetapkan oleh UPK adalah 1,5%/tetap perbulan atau equivalent dengan 2,77%/menurun perbulan atau 33% efektif pertahun. Komponen dana tanggung renteng akan dikembalikan ke kelompok sebagai insentif apabila kelompok tersebut membayar tepat waktu.
Dengan demikian, dari contoh tersebut sebetulnya bunga yang dinikmati oleh UPK hanya 28% efektif pertahun.

X. Provisi dan administrasi
Misalnya provisi dan administrasi sebesar 1% dari total pinjaman yang disetujui dan dibayar dimuka sekaligus.

XI. Jangka waktu pinjaman
Karena sifat pemanfaatan pinjaman dalam P2KP adalah untuk modal kerja jangka pendek, maka ditetapkan jangka waktu pinjaman maksimal adalah 12 bulan dan apabila memungkinkan untuk lebih pendek akan lebih baik tergantung jenis usaha serta putaran usahanya.
Jenis usaha perdagangan, warung, kaki lima, home industri dan lain-lain yang putaran usahanya setiap hari atau minggu, dapat mengambil jangka waktu lebih pendek 1- 3 bulan. Sebaliknya jenis usaha seperti : penggemukan ternak, ayam petelor, mebel, usaha sayuran dan lain-lain yang putarannya memerlukan waktu 2-3 bulan, jangka waktunya harus lebih panjang dengan maksimum 12 bulan.

XII. Cara angsuran.
Cara mengangsur ditentukan oleh selain jenis dan putaran usaha, juga oleh sistim bunga yang digunakan, tetap atau menurun.
Jenis usaha dengan putaran cepat seperti harian atau mingguan sebagaimana disebutkan di atas, sebaiknya mengangsur dengan cara harian, mingguan, atau paling tidak bulanan. Sebaliknya jenis usaha dengan putaran lebih lambat seperti 2 atau 3 bulanan, angsuran pokok pinjaman bisa tiga bulanan atau empat bulanan tetapi jasa pinjaman harus dibayar setiap bulan.
Menyangkut sistim bunga yang dipakai, apabila yang dipakai bunga tetap, maka cara angsuran harus rutin setiap minggu/bulan dan terdiri dari pokok + bunga yang besarnya tetap/sama dan biasanya sudah tercantum dalam tabel. Sebaliknya, bilamana yang dipakai adalah bunga menurun, cara angsuran dimungkinkan untuk angsuran pokok dibayar setiap lebih dari 1 bulan (dua bulanan, triwulan atau lebih) tetapi jasa pinjaman harus tetap dibayar setiap bulan.

XIII. Masa tenggang.
Karena sifat pinjamannya yang jangka pendek, sebaiknya untuk sementara tidak perlu diberikan masa tenggang terlebih dahulu. Namun kalaupun dengan berbagai alasan yang masuk akal dari sisi nasabah mereka memerlukan masa tenggang, dapat diberikan berkisar 1-2 bulan. Selama masa tenggang angsuran pokok belum perlu dibayar namun jasa pinjaman harus tetap dibayar.

XIV. Jaminan
Dalam pinjaman bergulir P2KP, jaminan fisik tidak diutamakan. Oleh karena itu untuk menggantikannya perlu dikembangkan jaminan alternatif berupa :
1. Kriteria kelayakan kelompok dalam arti kelompok yang memenuhi kriteria kelayakan paling tidak cukup solid dan anggotanya telah bersepakat mengenai resiko pinjaman yang akan terjadi.
2. Dana tanggung renteng
3. Tabungan yang dimotivasikan oleh UPK dan dimobilisasi sendiri oleh kelompok dan ditempatkan di bank terdekat sesuai pilihan kelompok. Tabungan ini juga dapat dieksekusi oleh UPK apabila terdapat tunggakan angsuran dari kelompok dengan melalui prosedure perbankan yang biasa.
4. Mekanisme pengamanan pinjaman yang dikembangkan oleh kelompok secara internal di mana kalau ada anggota yang wan prestasi, kelompok atau ketua mempunya kuasa untuk menetapkan sanksi, termasuk menjual barang milik pribadi anggota yang bersangkutan bila diperlukan.


XV. Prosedur Pinjaman Bergulir

1. KSM telah memenuhi syarat administrasi yakni :
a. Anggota KSM mengikuti FGD (Absensi FGD)
b. Memiliki Berita Acara Pembentukan KSM (Lampiran 4: Berita Acara Pembentukan KSM dan Formulir Pendaftaran KSM)
c. Memiliki aturan main KSM baik secara tertulis maupun tidak tertulis (Format bebas, isi disesuai dengan hasil kesepakatan anggota)

2. KSM telah memenuhi kriteria kelayakan :
a. Minimal 2/3 anggota KSM adalah masyarakat miskin dan masyarakat yang berhak mendapat bantuan P2KP (ada dalam data PS2).
b. Pemanfaat pinjaman bergulir 100% adalah masyarakat miskin (ada dalam data PS2).
c. Pemanfaat pinjaman adalah masyarakat miskin (ada dalam data PS2) yang akan memulai usaha baru dan atau sudah mempunyai usaha mikro yang layak dikembangkan
d. Membutuhkan pinjaman untuk memulai dan atau mengembangkan usahanya.
e. Memiliki motivasi dan tanggungjawab tinggi untuk mengembalikan pinjamannya.
f. Tidak mempunyai akses atau belurn terjangkau pelayanan lembaga keuangan
g. Kebutuhan Pinjaman tahap pertama tidak lebih dari Rp. 500,000,-,¬ sedangkan pinjaman tahap berikutnya dapat bertambah sesuai kebutuhan anggota peminjam dan kemampuan keuangan UPK.


Tanggung Jawab KSM
a. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan usulan dan sesuai Surat Perjanjian
b. Menjamin bahwa keseluruhan pelaksanaan kegiatan di KSM, sejak tahap penyusunan usulan hingga pelaksanaan, senantiasa didasarkan pada prinsip dan nilai – nilai serta ketentuan P2KP.
c. Menyediaakan kontribusi swadaya (modal) dalam bentuk uang dan atau natura lainnya dalam jumlah dan waktu sesuai yang tercantum dalam usulan.
d. Menyerahkan laporan kemajuan setiap bulan ke UPK. Selain itu memberikan kesempatan PJOK, KMW, Kelurahan dan liannya untuk mendapatkan salinan laporan, serta mengadakan tinjauan lapangan.
e. Menjamin keterbukaan terhadap pemeriksaan keuangan yang ditentukan oleh BPKP, maupun pemeriksa Independentyang diundang oleh BKM.

3. Pengajuan Usulan Ke UPK
Syarat Administrasi :
Pengajuan permohonan pinjaman KSM kepada UPK dengan dilampiri :
a. Adanya Usulan Pinjaman Anggota KSM
b. Format Formulir Usulan Kegiatan Ekonomi (Lampiran 8a)
c. Photo Copy KTP Anggota KSM
d. Blanko Permohonan dan Putusan Pinjaman
e. Pernyataan Tanggung Renteng

4. Verifikasi Usulan
Kewajiban BKM:
a. Menjamin bahwa usulan kegiatan yang diajukan, dinilai kelayakannya oleh UPK, kemudian disetujui oleh BKM
b. Menjamin bahwa usulan kegiatan yang disetujui telah dipilih dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan dalam P2KP maupun kriteria tambahan yang ditetapkan KMW
c. Menjamin bahwa usulan kegiatan telah dinyatakan layak oleh UPK dan hasil penilaian kelayakan tersebut telah direkomendasi serta ditandatangani oleh KMW (fasilitator)

5. Penilaian / analisis pinjaman :
a. Format Penilaian Kelayakan KSM dan Usulan pinjaman KSM
b. Blanko Permohonan dan Putusan Pinjaman
c. Ringkasan Hasil Penilaian Kelayakan

6. Pencairan ke KSM
Syarat Administratif:
a. Surat Pengakuan Hutang
b. Surat Perjanjian Pinjaman
c. Bukti Kas Keluar

Relate Posts



0 komentar:

Poskan Komentar

>